pasal 118 ayat 1 hir. Pasal 54 Rv menyatakan bahwa pelaksanaan putusan serta-merta walaupun banding atau ada perlawanan dapat diperintahkan. pasal 118 ayat 1 hir

25/2008”) yang menyatakan demikian: Pasal 52 ayat (1)UU No. Kompetensi Relatif Ayat 1 : gugatan diajukan ke PN di wilayah tergugat. Apabila penggugat tidak mampu melakukan penandatanganan, maka tanda tangan bisa digantikan dengan cap jempol. (pasal 118 HIR, 142 R. Sita jaminan atau biasa disebut dengan conservatoir beslag pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv bahwa menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut dan tujuannya, agar barang tidak digelapkan atau diasingkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung,. Pasal 118 ayat 1 HIR permohonan atau tuntutan penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri harus ditandatangani karena hal tersebut atas kewenangan yang bersangkutan. Identitas Para Pihak Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk : – Menyampaikan panggilan, atau – Menyampaikan pemberitahuan. Pengadilan Negeri yang dipilih oleh para pihak,ini harus dilakukan dengan akta Pasal 24 BW) Pengajuan gugatan lisan berpedoman pada Pasal 120 HIR/Pasal 144 R. Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksan gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. TAHAP DAN TINDAKAN. Pasal 118 ayat (1) HIR Asas: Actor Sequitur Forum Rei Sri Laksmi A. 1 Tahun 1951. 2. , MH. 2006);. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatnya d apat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)/Pasal 164 Het Herzien Inlandsch. 3 M. Hukum acara perdata dapat pula diatur dalam adat kebiasaan. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh. 1. Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian melalui perantara Hakim dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sehingga dapat dieksekusi. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi UU NO. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya): –. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu. tuntutan hak. , M. :Tentang Pengajuan Surat Gugatan. PenetuanPasal 118 HIR/142 RBG adalah salah satu pasal yang terdapat dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pasal 118 HIR dan 142 RBg mengatur bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan pada Pengadilan Negeri di mana tergugat bertempat tinggal,. berlakulah ketentuan pasal 200 ayat (1) HIR; J. Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R. Gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg). Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. 3 tahun 2006 dan UU. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu. ID. 2. (udex ne procedat ex officio) vide pasal 118 HIr, 142. Bukti (Pasal 162–177 HIR, 288–314 Rbg) 3. Mengingat 1. 1. Makna forum rei sitae, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. ditanda tangani oleh penggugat/ kuasanya. Bg. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri. Gugatan Contentiosa ini yang disebut sebagai gugatan perdata dalam praktik di pengadilan negeri, pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata. Namun, apakah kebiasaan dan yurisprudensi di Indonesia tersebut dapat dibenarkan. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya – berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV, putusan sela adalah putusan yang diambil atau dijatuhkan hakim dan bukan putusan akhir atau eind vonnis, yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Bg. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa “setiap orang yang menurut perjanjian atau undang-undang wajib melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, berkewajiban memberikan ganti rugi apabila wan prestasi tidak dapat dilakukan atau apabila prestasi yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian. –. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah. GUNAWAN. com. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara. Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan sarat gugatan, yang di tandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah menurut Pasal 123 HIR /147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui; Apabila tergugat terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat;. Menyatakan Bahwa Debitur Tidak Mau Membayar Hutang. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa “setiap orang yang menurut perjanjian atau undang-undang wajib melakukan atau tidak melakukan suatu. JEPRI ORLANDO. Tuntutan hak yang dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. 1. ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain. Sesui ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 RBG. Pasal 195 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian 5 Tentang Menjalankan Keputusan. gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar yakni pengadilan yang wilayah . KOMPETENSI RELATIF (pasal 118 (1) HIR) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Isi Pasal 118 ayat (1) HIR 1. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Ketua berwenang demi kelancaran pemeriksaan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak serta mengingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum serta alat-alat bukti apa yang dapat mereka pergunakan. Kalo udah mendaftar, penggugat wajib membayar biaya panjar perkara. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri. Bg jo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang Nomor 7. Bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka bisa di PN tempat kediaman penggugat. Identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk: a). 7 Tahun 1989); b. Menariknya, Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan dua istilah menarik yakni ‘tempat kediaman tergugat’ dan ‘tempat tinggal penggugat’. UU No. Kompetensi relatif 2. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (Actor sequitor forum rei) Psl 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 Rbg. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu. 1/Jan/2016 27 berada di wilayah hukum Penggugat yang bisa jadi jauh dari tempat tinggal Tergugat. 7 Tahun 1989);. Untuk kasus pidana tertentu yang dianggap perlu oleh LPSK, para saksi berhak dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman. Tresna dalam bukunya yang berjudul "Komentar H. NIP 196509041999032001 Mengetahui, Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Zaenul. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui temp. Pasal 29 ayat 1, berbunyi : Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena : a. melakukan perdamaian (Pasal 130 ayat (1) HIR), atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dimintakan oleh penggugat. CERAI GUGAT. Dengan demikian, jika yang bertindak membuat dan menandatangani surat gugatan adalah kuasa, maka sebelum itu dilakukannya, ia harus lebih dahulu mendapat kuasa yang. 5 Tahun 1969), dikeluarkan berdasarkan kenyataan bahwa sementara Hakim hakim pada Pengadilan Negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang- Undang mengenai lembaga “Uitvoerbaar bij voorraad” seperti diuraikan dalam pasal 180. Asasnya adalah Actor sequitur forum rei (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 (1) Rbg) jadi : gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal b. Bg jo Pasal 73 UU No. Menimbang bahwa mengenai permintaan pembebanan biaya perkarakepada pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam petitum. (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. I. Selanjutnya, didalam menyelenggarakan pemerintahan RIS, menurut ketentuan Pasal 118 Ayat (1) dinyatakan bahwa presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri-menteri, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. -. Seperti kita ketahui bahwa gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tergugat bertempat tinggal (actor sequitor forum rei) (pasal 118 ayat 1 HIR). Cara menghadap Sri Laksmi A. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi asas forum domisili dalam perkara perceraian   terhadap pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg dengan pasal 66 dan pasal 73 UU No. PENGAJUAN GUGATAN. · Pasal 148 R. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3. . Tempat tinggal tergugat dapat meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu maupun tempat kediaman sebenarnya. Membuat dan mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg). Peradilan Yang Terbuka Untuk Umum Sifat hukum acara perdata ini merupakan aspek fundamental. Berdasarkan pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan Hukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat (Pasal 118 H. 1. b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri; 3. I. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. I. 1. Surat gugatan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan. • Mengakui. ”. Pasal 121 ayat 1 HIR dan 1975 salah satunya adalah. Bukti (Pasal 162–177 HIR, 288–314 Rbg) 3. Pasal 9 (1) Badan manusia yang- kedapatan dalam air, hendaklah dengan segera diangkat ke luar 1. R. (Relevansi Antara Pasal 118 Ayat (1) HIR Atau Pasal 142 Ayat (1) RBg Dengan Pasal 66 Dan Pasal 73 UU No. Penerapan asas tersebut tidaklah mutlak, setidaknya ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan perdata. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bg jo. 1. Berarti secara konvensional, jika B hendak menggugat A sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, harus diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor. Namun mereka juga boleh didampingi oleh kuasa hukumnya ( Advokat atau dengan. 1941-44) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (r. (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya; (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Bagian 1. Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam (pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006). Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 Ayat 2, 3, dan 4 yaitu. Penggarisan forum ini, diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir, yang berbunyi: "atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan. Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hakim pasif, yaitu Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas. 7 TAHUN 1989) Samin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci saminiainkerinci@gmail. Pasal 118 ayat (1) HIR. com hal. Untuk berperkara tidak harus lewat Pengacara/advokat. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak [Pasal 39 ayat (1) UUP]. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis gugatan yang perlu Anda. Bila tidak bertemu dengan orang yang dimaksud maka relaas harus disampaikan ke-pada Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang wajib dengan segera memberitahukan panggil-an itu (Pasal 390 ayat 1 HIR/718 RBG). Pro. 1. Penyampaian Surat Pernyataan Gugatan, Pemberitahuan Kepada yang Berkepentingan Sendiri Dan Pemberitahuan Surat-surat Resmi. Selain itu, apabila para pihak sebelumnya telah menyepakati dalam perjanjian mengenai pengadilan negeri mana yang dipilih untuk. Pasal 122HIR/144 RBg. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 5 UU No. ”Artinya, hakim memiliki. Bg jo Pasal 66 UU No. Pasal 66 UU No. , SH. Bg jo Pasal 66 UU No. 2 Isi Pasal 118 ayat (1) Pasal 118 ayat (1) HIR 1. dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R. Menurut pasal 118 ayat (1) hir, guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan. Dinyatakan secara Lisan oleh Penggugat di Hadapan Ketua PN Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua PN, apabila tergugat tidak pandai menulis (buta aksara). 1. , SH. Terdahulu platform Hukumindo. SebelumUntuk hukum perdata formil, Prof. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan UU No. Pemeriksaan perkara acara perdata diatur dalam titel IX HIR (titel IV Rbg), yaitu : 1. Gugatan tertulis diatur dalam pasal 118 ayat (1) hir /. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan surat permintaan pembayaran atau surat. Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144ayat (1) R. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan MA Nomor. 7. PERKARA CERAI GUGAT. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten. Actor Sequitor Forum Rei. Pasal 118 ayat 1 HIR dan d. Oleh karena itu surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Bg yang berbunyi “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan 23 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 24 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), h. Bg menegaskan kewajiban hakim yang demikian1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Setelah surat gugatan dibacakan. Menurut pasal 118 ayat (1) HIR, guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah. Ditandatangani Penggugat atau Penguasa; Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. 121. Dasarnya, asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Namun menurut saran kami, gugatan lebih baik dibuat secara tertulis dan sistematis, menjelaskan uraian pokok permasalahan dan permohonan yang dimintakan, agar majelis hakim mudah. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR) juncto Pasal 142 Rectsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120. Proses Acara Perlawanan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek : Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Jika tergugatnya lebih dari satu orang, maka Penggugat dapat memilih salah satu dari Tergugat (Pasal 118 ayat (2) HIR/RBG). Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) - Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB) - Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang Harus Diperiksa oleh Pengadilan Negeri - Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan. INDONESIA: Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan;Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dimaksud, tersirat secara jelas bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili para pihak tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. IV/No. diatur Pasal 118 HIR/142 RBg, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung juga bukan dalam posisi yang setara untuk mengenyampingkan HIR/RBg. B. dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 7. Adapun mengenai Pasal 118 ayat (1) HIR, merupakan aturan yang berlaku secara umum, kecuali pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 118 ayat (1). Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada. Sebahagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu. Anda atau kuasa hukum Anda mendatangi pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi non-muslim (UU No. Pasal 118 Ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 118 HIR (142 RBG). 3. 492K/Sip/1970 Pasal 181 ayat (1) dan (3) HIR, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 1250 KUHPerdata Pasal 606a Rv, Pasal 383. Tuntutan hak atau gugatan, dalam pasal 118 ayat (1) HIR dikatakan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa. Pendaftaran Gugatan Langkah pertama mengajukan gugatan perdata adalah dengan melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke pengadilan. “Menimbang, bahwa dalil eksepsi pada angka 1 yaitu tentang Gugatan Actor Sequitur Forum Rei, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut tidak tepat, karena gugatan Penggugat adalah menyangkut mengenai tanggung jawab dari Pelaku Usaha terhadap konsumennya, sehingga meskipun didalam pasal 118 ayat (1) HIR telah. Pemberian Kuasa Khusus untuk beracara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Het Herzien Inlandsch Reglement (”HIR”) yang berbunyi sebagai berikut : Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya , untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Soeparmono, Hukum. Cara menghadap.